Senin, 24 November 2014

Bangun Runtuh dan Perebutan ‘Ruang’ SPBU

Dalam pandangan Henri Lafebvre, praktik sosial merupakan praktik spasial dalam arti praktik sosial disadari atau tidak merupakan aktivitas produksi ruang. Mudahnya begini, hadirnya ruang SPBU secara fisik merupakan konsekuensi dari praktik sosial untuk memenuhi kebutuhan BBM masyarakat. Praktik sosial untuk memenuhi kebutuhan BBM didahului atas kesadaran terhadap ruang dan kebutuhan ruang untuk dilangsungkannya praktik sosial yang dinamakan dengan ruang Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU). Dari kesadaran tersebut terbentuk konsepsi ruang SPBU, sehingga dapat dipahami kehadiran ruang SPBU didahului kesadaran dan konsepsi ruang sebagai tuntutan dari praktik sosial.

Di ruang SPBU, praktik sosial antara masyarakat sebagai pihak yang membutuhkan BBM dengan pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab memenuhi kebutuhan BBM tidak terjadi secara langsung tatap muka karena pemerintah mewakilkan kehadirannya kepada pengelola ruang SPBU dengan seperangkat legitimasi seperti seragam dan logo Pertamina, sehingga praktik sosial yang berlangsung di ruang SPBU tidak dapat diartikan antara masyarakat dengan pengelola SPBU sebab simbol-simbol yang dikenakan dan ditampakkan.
Ketika melangsungkan praktik sosial dalam sebuah ruang, berawal dari mempersepsi ruang kemudian manusia memaknai ruang; menanamkan makna dalam ruang yang menjadikan ruang tidak lagi netral dan tidak lagi kosong. Ruang berisi oleh makna. Yang awalnya ruang SPBU merupakan ruang fisik-konkret menjadi ruang-persepsi kemudian ruang-makna dan terabstraksi menjadi ruang-simbolik.

Berlangsungnya praktik sosial di mana masyarakat terpenuhi kebutuhannya akan BBM dan pemerintah dapat menyediakan BBM dengan pelayanan yang disetujui oleh masyarakat –termasuk menyoal harga dan kelancaran distribusi- maka dari perspektif masyarakat ruang SPBU merupakan simbol pemerintah pelayan masyarakat. Walaupun begitu, kuasa dominan ruang tidak berada di tangan masyarakat atau di tangan pemilik ruang SPBU yang dapat saja dimiliki perseorangan, tapi berada sepenuhnya di tangan pemerintah. Masyarakat tidak mempersoalkan dominasi kuasa ruang SPBU oleh pemerintah selama dapat menjamin keberlangsungan praktik sosial sebagaimana dikehendaki masyarakat, bahkan dominasi kuasa ruang SPBU oleh pemerintah merupakan amanah dari masyarakat melalui UUD sekaligus menjadi pondasi struktur ruang-simbolik SPBU yang dikonstruksi masyarakat.

Pemerintah sebagai kuasa dominan ruang SPBU memiliki wewenang menetapkan peraturan secara sepihak tanpa persetujuan pemilik ruang maupun masyarakat berkaitan dengan keamanan, kenyamanan, dan keberlanjutan praktik sosial yang dilangsungkan. Contoh kecil saja sederet larangan selama berada di ruang SPBU, seperti menghidupkan api di area pengisian BBM, menghidupkan mesin dan menggunakan alat komunikasi selama pengisian BBM, dan sebagainya, belum lagi aturan kepemilikan dan kebijakan yang berkaitan dengan ruang SPBU. Dari perspektif ini ruang SPBU merupakan simbol kepercayaan dan kepatuhan masyarakat kepada pemerintah.

Perspektif pemerintah tidak selalu sama dengan perspektif masyarakat. Pemerintah melalui ruang SPBU dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat yang kesehariannya sangat bergantung dengan BBM. Contoh saja keterlambatan distribusi BBM cepat sekali memicu kemarahan masyarakat. Mudah saja membuat masyarakat tiba-tiba gelisah dan panik kemudian membentuk antrian panjang di ruang SPBU. Masyarakat bisa saja merevisi tingkat kepercayaannya kepada pemerintah dan memaknai ulang ruang SPBU hingga terabstraksi menjadi ruang-simbolik ketidakbecusan pemerintah melayani rakyatnya. Tapi dari perspektif pemerintah, ruang SPBU merupakan simbol kuasa pemerintah terhadap masyarakat. Bagi pemerintah, ruang SPBU tidak saja untuk melangsungkan praktik sosial, tapi juga sarana pemerintah mengontrol rakyatnya. Selama pemerintah memiliki kuasa dominan ruang SPBU, selama itu pula pemerintah memiliki kuasa terhadap masyarakat. 

*****

Ruang SPBU melalui pewacanaan dan penarasiaan terus menerus –termasuk artikel ini- menjadikannya terabstraksi mewujud ruang-wacana dan menumbuhsuburkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengannya, sebagaimana keyakinan Lafebvre bahwasanya ilmu pengetahuan tentang ruang berasal dari ruang itu sendiri. Setelah terabstraksi menjadi ruang-wacana dan ilmu pengetahuan tentang ruang SPBU telah diproduksi mulai terbentuk jaringan ruang-wacana SPBU dengan ruang-wacana lain di luar dirinya, sebut saja wacana ketahanan energi. Dari sini dapat dipahami kemunculan secara fisik ruang SPBU milik asing di beberapa kota besar di Indonesia langsung saja menyulut perdebatan soal liberalisasi sektor energi, pasar bebas, dan lain sebagainya yang dipantik oleh jaringan wacana tersebut. Jaringan ruang-wacana SPBU dalam pewacanaannya tidak saja melibatkan pemerintah, tapi juga masyarakat terkhusus dari kalangan ahli terkait. Jika pewacanaan oleh masyarakat dimaksudkan untuk menekan kehadiran secara fisik ruang SPBU asing di Indonesia, berarti dapat pula diartikan turut sertanya masyarakat mengokohkan struktur kuasa dominan pemerintah terhadap ruang SPBU.

Homogenitas render tampak ruang SPBU
Sumber: Google, kata kunci SPBU Pertamina; SPBU asing di Indonesia

Pemerintah selain memanfaatkan jaringan ruang-wacana SPBU untuk menekan kehadiran secara fisik ruang SPBU asing di Indonesia yang tentu saja merupakan ancaman bagi kuasa dominan yang dimilikinya, menetapkan pula homogenisasi ruang SPBU yang dikenal dengan label SPBU Pasti Pas. Standarisasi dilakukan tidak saja pada aspek tampilan fisik ruang, tapi juga fasilitas dan manajemen ruang. Pembentukan citra ruang yang baru dimaksudkan untuk menumbuhkan penafsiran dan pemaknaan ruang SPBU yang semakin positif oleh masyarakat serta pelayanan dan fasilitas yang diupayakan semakin prima dapat dilihat sebagai upaya pemerintah mencegah terjadinya praktik sosial oleh masyarakat di ruang SPBU milik asing. Bagi pemilik ruang SPBU agar mematuhi standarisasi Pasti Pas, pemerintah sebagai kuasa dominan membentuk logika oposisi-biner SPBU Pasti Pas dan SPBU Tidak Pas alias curang, sehingga pihak pemilik ruang berada dalam posisi terjepit antara pemerintah dengan masyarakat. Konsekuensinya, tidak mematuhi pemerintah maka akan ditinggalkan masyarakat.

Kehadiran ruang SPBU berlabel Pasti Pas diiringi pergeseran logika ruang yang mendasari praktik sosial yang dilangsungkan. Ruang SPBU yang awalnya dominan logika pelayanan, perlahan dijalin rajut dengan logika ekonomi. Area pengisian BBM kini dikelilingi dengan fasilitas mini mart, cafe, restoran, convention hall, bengkel dan cuci kendaraan bermotor, hingga hotel berbintang. Wujudnya secara spasial ruang SPBU Pasti Pas terutama yang berada di jalur penghubung antar kota memiliki fasilitas komersial yang jauh lebih luas dibandingkan fasilitas pengisian BBM yang merupakan fungsi utama. Skala pemanfaatan ruang menyiratkan dominasi logika ekonomi yang mendikte logika pelayanan, walaupun kuasa dominan ruang SPBU tetap dimiliki pemerintah yang bisa saja menetapkan standar baru dan kebijakan baru yang melarang keberadaan fasilitas komersial di ruang SPBU, sehingga kuasa pemilik ruang SPBU terhadap ruangnya hanya ilusi semata; kuasa-semu.

Kini ruang SPBU sebagai semata simbol pelayanan pemerintah kepada masyarakat tampaknya tak lagi dapat sepenuhnya dipertahankan karena dominasi logika ekonomi menjadikannya tumpang tindih dengan simbol akumulasi kapital bagi pemilik ruang SPBU. Dua logika dan dua simbol yang kontradiktif tapi saling mendukung dan berkelindan membentuk ruang SPBU menjadi ruang hibrid dan simbol bersatunya pemerintah dengan pemilik modal sementara masyarakat tetap berada di luar tanpa kepemilikan kuasa dan ruang.

Menurut Henri Lafebvre, masyarakat berupaya menciptakan ruang-ruang alternatif yang disebut oleh Lafebvre ruang diferensial sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi spasial oleh pihak penguasa dan pemilik modal. Munculnya Pertamini secara sporadis sebagai ruang ‘SPBU’ yang dimiliki dan dikuasai oleh masyarakat dapat dilihat dalam perspektif ruang diferensial sebagai wujud kehendak masyarakat untuk mencipta dan menguasai ruang. Mudah saja kemudian ruang Pertamini dimaknai sebagai celah yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk turut menjajakan dan meraup rupiah dari BBM.

Menariknya, kemunculan ruang Pertamini tak jauh-jauh dari ruang SPBU, tak sedikit yang bersebelahan atau tepat di depan seberang jalan. Ruang Pertamini sebagai ruang diferensial menurut Lafebvre merupakan upaya memanusiakan masyarakat terkait dengan penguasaan ruang dan memberikan peluang bagi perbedaan untuk tampil sebagaimana bersanding harmonis antara ruang SPBU dengan standarisasi yang ketat oleh pemerintah dengan ruang Pertamini yang dibangun tanpa perencanaan apalagi standarisasi. Walaupun harus digarisbawahi kuasa dominan tetap dimiliki pemerintah yang sewaktu-waktu bisa saja mengharamkan keberadaan ruang Pertamini dengan memanfaatkan jaringan ruang-wacana SPBU sebagaimana digunakan untuk menekan kehadiran ruang SPBU milik asing.

Ruang Pertamini sebagai ruang diferensial
Sumber: Google, kata kunci Pertamini; penjual eceran BBM

Memang kehadiran serta keberlangsungan ruang Pertamini tidak dapat dipisahkan dari ruang SPBU, tapi tidak berarti terganggunya praktik sosial di ruang SPBU mencegah terjadinya praktik sosial di ruang Pertamini semisal pada kondisi kelangkaan BBM di mana antrian berpindah dari ruang SPBU ke ruang Pertamini. Walaupun logika yang mendasari praktik sosial di ruang Pertamini semata logika ekonomi sehingga harga BBM di ruang Pertamini dipastikan lebih mahal berapapun pemerintah menetapkan harga resmi BBM di ruang SPBU, tapi cenderung menjadikannya sebagai simbol pelayanan masyarakat kepada sesamanya disebabkan eratnya simpul sosial dan spasial yang terjalin antara ruang Pertamini dengan ruang-ruang sekitar yang dimiliki dan dikuasai oleh sesama masyarakat, semisal permukiman, deretan warung kelontong atau pasar, sekaligus merupakan benteng sosial jika terjadi perebutan paksa ruang Pertamini oleh pemerintah. Dapat diartikan kehadiran dan keberlangsungan ruang Pertamini sebagai ruang diferensial juga ditentukan oleh modal sosial dan solidaritas sosial. 

*****

Kenaikan BBM pertanggal 18 November 2014 langsung saja membentuk kubu pro dan kontra di kalangan masyarakat sambil bersama membentuk antrian di ruang SPBU berebut mendahului pukul 00.00 dini hari. Aksi demo dan mogok oleh berbagai kalangan kontra dilakukan untuk membuka penutup mata dan sumbat telinga pemerintah. Dari orasi di ruang terbuka publik hingga menduduki ruang SPBU. Mengagetkannya aksi demo di suatu daerah hendak melakukan pembakaran ban bekas di area pengisian BBM yang ditetapkan pemerintah sebagai area terlarang menghidupkan api merupakan representasi runtuhnya ruang SPBU sebagai simbol kepercayaan dan kepatuhan masyarakat kepada pemerintah.

Aksi menduduki ruang SPBU tidak saja dapat dilihat sebagai praktik sosial masyarakat untuk merebut dominasi kuasa ruang SPBU dari pemerintah, tapi juga upaya merebut dan menguasai ruang-simbolik SPBU. Hanya dalam hitungan jam runtuh seluruh ruang-simbolik SPBU yang dibangun oleh masyarakat. Kini bagi masyarakat yang menolak kenaikan harga BBM, ruang SPBU terabstraksi menjadi simbol kezhaliman pemerintah kepada masyarakat tumpang tindih dengan simbol kekecewaan masyarakat kepada pemerintah.

Masyarakat tidak memiliki kepentingan dengan pemilik ruang SPBU karenanya belum didapati (diberitakan) aksi pengerusakan dan penjarahan fasilitas komersial di sekeliling area pengisian BBM. Tidak juga ruang Pertamini sebagai ruang diferensial yang identik dengan masyarakat, bahkan mengisi kekosongan peran pemerintah ketika ruang SPBU tidak lagi memiliki ketersediaan BBM dampak aksi borong menjelang kenaikan harga. Struktur ruang-simbolik Pertamini semakin stabil, kokoh, dan rigid seiring beralihnya kepercayaan masyarakat dari pemerintah kepada sesamanya.

Memang struktur ruang-simbolik tersebut di atas tidak dapat bertahan lama dan sifatnya hanya sementara sebagaimana masa-masa yang telah lalu, paling tidak semasih kekecewaan tertanam dalam hati dan kezhaliman pemerintah terukir dalam memori. Sudah pula diprediksi banyak pihak –termasuk pemerintah- beberapa pekan ke depan seiring lupa datang, masyarakat akan kembali tenang sehingga dapat memaknai ulang ruang SPBU dalam rangka rekonstruksi ruang-simbolik yang telah diruntuhkan. Setelahnya pemerintah merebut kembali kuasa dominan ruang SPBU dan merekonstruksi ruang-simbolik SPBU sebagai sarana bagi pemerintah mengontrol masyarakat. Masyarakat diusir untuk kembali berada di luar ruang SPBU, paling tidak hingga nanti pemerintah memancing (kembali) kemarahan dan kekecawaan.

Sejak hadirnya hingga kini, ruang SPBU merupakan ruang tarik menarik antara pemerintah-pemilik ruang-masyarakat untuk menjadi kuasa dominan ruang-simbolik SPBU. Begitu pula yang terjadi pada jaringan ruang-wacana SPBU yang paska kenaikan harga BBM hingga hari ini masih menjadi ruang alot tarik menarik antara pihak pro dan kontra. Pada batas-batas tertentu, tarik menarik ruang-simbolik maupun jaringan ruang-wacana dapat memicu terjadinya konflik sebagaimana beberapa hari ini tersaji di berbagai media sosial elektronik.

Di(ter)sibukkan dengan ruang-simbolik dan jaringan ruang-wacana, masyarakat –walaupun tidak semua- luput dan lupa dengan keberadaan ruang-memori SPBU. Ruang-memori SPBU yang merupakan ruang-memori kolektif masyarakat Indonesia berkenaan praktik sosial di ruang SPBU dari awal kehadirannya hingga kini dikuasai pula oleh pemerintah sehingga mudah saja merekayasa dan memanipulasi sekenanya. Itulah sebabnya masyarakat begitu cepat lupa. Ribut-ribut belakangan ini pada tahun mendatang pun akan di(ter)lupakan begitu saja. 

Mungkin dibutuhkan prasasti atau monumen kemarahan dan kekecawaan masyarakat di ruang SPBU seluruh Indonesia sebagai jangkar memori dan upaya merebut ruang-memori SPBU dari kuasa dominan pemerintah. Bukan untuk berharap kembali marah dan kecewa. Kata orang dengan mengingat masa lalu dan belajar darinya, kita akan mendapat pengajaran dan kebijaksanaan. Paling tidak pengajaran untuk tidak cepat lupa.

Allahu a’lam bishawab.

Ditulis oleh Andika Saputra
Bertempat di Yogyakarta pada Muharram 1436 Hijrah Nabi

Tidak ada komentar:

Posting Komentar