Sabtu, 23 September 2017

Kelayakan Menghadirkan Arsitektur Berdasar Pendekatan Psiko-Kultural Arsitektur Islam

Menghadirkan suatu objek arsitektur tidaklah dilakukan begitu saja tanpa alasan apalagi tanpa dasar-dasar yang jelas, tetapi harus melalui serangkaian proses perancangan yang didasari kelayakan terkait dua hal, yakni (1) apakah sebuah objek arsitektur memang layak untuk dihadirkan; dan (2) jika layak, arsitektur seperti apa yang harus dihadirkan. Yang pertama lazim disebut studi kelayakan yang merupakan dasar pembenar dilakukannya proses perancangan untuk menghadirkan suatu obek arsitektur, sedangkan yang kedua merupakan rumusan konsep dasar arsitektur sebagai pondasi bagi seluruh tahapan perancangan dan merupakan jiwa bagi objek arsitektur yang dihadirkan. Dengan studi kelayakan, objek arsitektur memiliki alasan yang shahih dan argumentatif untuk dihadirkan dan dengan konsep dasar setiap bagian pembentuk objek arsitektur yang dihadirkan menjadi dapat dijelaskan karena memiliki narasi yang bermakna bagi pihak pemilik dan pengguna arsitektur.

Dalam pendekatan Psiko-Kultural Arsitektur Islam, tahap kelayakan menghadirkan arsitektur merupakan wujud-gagasan jika dilihat dari hasilnya, yakni dasar kelayakan dan rumusan konsep dasar, dan merupakan wujud-perilaku jika dilihat dari pihak perancang yang berupaya menghadirkan objek arsitektur melalui lengkah-langkah tertentu dan berdasarkan pertimbangan tertentu pula. Konsep dasar sebagai hasil akhir dari tahapan kelayakan saya istilahkan dengan gagasan-konseptual yang akan diterjemahkan secara derivatif menjadi gagasan-praktis dalam tahapan tranformasi desain sebagai panduan menghadirkan wujud-artefak arsitektur yang dijiwai wujud-gagasan. Inilah ciri khas pendekatan Psiko-Kultural sebagai pemikiran arsitektur di antara pendekatan Arsitektur Islam lainnya yang dirumuskan untuk dapat menghadirkan objek arsitektur yang berasaskan Islam sejak tahap perumusan wujud-gagasan yang terjadi di dalam alam mental perancang hingga penghadiran wujud-artefaknya di alam empirik. Dengan pendekatan Psiko-Kultural, pengkajian dan penghadiran Arsitektur Islam tidak hanya sebatas berkaitan dan mempersoalkan wujud-artefak yang kini merupakan arus utama dalam pewacanaan Arsitektur Islam, tetapi utamanya berkaitan dan mempersoalkan wujud-gagasan yang merupakan landasan bagi wujud artefak.

Pendekatan Psiko-Kultural menekankan aspek wujud-gagasan arsitektur karena secara asasi merupakan pembeda antara Arsitektur Islam dengan selainnya dikarenakan wujud-gagasan berjarak paling dekat dan terikat paling kuat dengan sistem keyakinan Islam di antara dua wujud lainnya yang menjadikan wujud-gagasan Arsitektur Islam yang dirumuskan dengan pendekatan Psiko-Kultural memuat kebenaran, pandangan-alam dan nilai-nilai Islam. Wujud-artefak yang kehadirannya dilandasi wujud-gagasan demikian akan menjadikannya memuat ciri khas Islam, sehingga objek arsitektur yang hadir secara fisik-konkret memiliki legitimasi untuk dapat dinyatakan sebagai Arsitektur Islam. Di sinilah kedudukan wujud-gagasan dan urgensinya dalam upaya menghadirkan Arsitektur Islam, karena tanpanya wujud-artefak arsitektur tidak akan memiliki legitimasi sebagai objek arsitektur yang Islam dan tidak memiliki asas untuk menjadikannya bermuatan Islam. Atas latar dan permasalahan tersebut, saya berupaya menuliskan langkah-langkah perumusan wujud-gagasan Arsitektur Islam sebagai upaya saya untuk merumuskan pendekatan Arsitektur Islam yang tidak sekedar sebagai pemikiran arsitektur yang bersifat filosofis-abstrak, tetapi juga merupakan kerangka-kerja-arsitektur yang bersifat metodologis-aplikatif untuk menghadirkan objek arsitektur. Inilah ciri khas kedua pendekatan Psiko-Kultural di antara pendekatan Arsitektur Islam lainnya dengan menyeret pewacanaan Arsitektur Islam untuk memasuki dimensi epistemologi dan ontologi agar tidak melulu berkutat pada dimensi aksiologi yang merupakan konsekuensi dari dominasi aspek teknik dalam pewacanaan Arsitektur Islam. 

Sebagaimana yang telah saya sampaikan pada bagian yang lalu, kelayakan menghadirkan objek arsitektur ditentukan berdasarkan (1) layak tidaknya suatu objek arsitektur dihadirkan; dan (2) konsep dasar yang melandasi dan menjiwai kehadiran objek arsitektur. Untuk dapat memahami hubungan kedua poin tersebut dengan benar perlu diketahui dua prinsip yang mendasarinya yakni, (1) keduanya merupakan kesatuan yang tidak dapat ditanggalkan salah satunya. Menanggalkan poin pertama akan menyebabkan upaya menghadirkan suatu objek arsitektur tidak memiliki alasan yang argumentatif dan shahih, sedangkan menanggalkan poin kedua akan menjadikan proses perancangan yang dilakukan tidak memiliki panduan dan objek arsitektur yang dihadirkan tidak dapat dijelaskan; dan (2) keduanya sebagai bagian dari proses perancangan harus dilakukan secara bertahap dan berurutan karena poin pertama merupakan syarat dilakukannya langkah pada poin kedua dan poin kedua merupakan kelanjutan dari langkah pada poin pertama. Dalam tulisan berseri yang dimulai dari poin pertama dalam tulisan ini saya akan menjelaskan secara berurutan kedua poin tersebut yang menentukan kelayakan menghadirkan objek arsitektur berdasarkan pendekatan Psiko-Kultural Arsitektur Islam.

*****

Dalam pendekatan Psiko-Kultural, kelayakan menghadirkan objek arsitektur didasarkan pada dua prinsip. Prinsip pertama, menghadirkan objek arsitektur harus didasarkan kebutuhan yang berarti terdapat kegiatan dan pelaku kegiatan yang menuntut dihadirkannya ruang binaan untuk mewadahi kegiatan yang dilakukannya. Langkah pertama ini dilandasi asumsi dasar pendekatan Psiko-Kultural bahwa kehadiran manusia mendahului kehadiran arsitektur dan kehadiran arsitektur bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia terhadap ruang binaan yang berupaya dipenuhi olehnya melalui kerja-kreatif-budaya. Tanpa kehadiran manusia dan tanpa manusia yang berkebutuhan, maka arsitektur tidak akan hadir. Cara pandang ini menegaskan dua hal, yakni (1) pendekatan Psiko-Kultural menempatkan manusia pada kedudukan yang sentral dalam upaya menghadirkan objek arsitektur; dan (2) unsur utama pembentuk arsitektur ialah ruang yang merupakan sebab utama dihadirkannya arsitektur oleh manusia yang secara fungsional membutuhkan ruang binaan untuk mewadahi kegiatannya.

Yang perlu digarisbawahi dalam prinsip pertama adalah penekanannya pada (1) kebutuhan; dan (2) tuntutan. Kebutuhan berkaitan dengan kegiatan yang akan diwadahi, sedangkan tuntutan berkaitan dengan hubungan antara pelaku, kegiatan dan ruang yang mewadahinya. Saya akan menjelaskannya dimulai dari aspek yang kedua. Penekanannya pada tuntutan berarti suatu kegiatan dapat menjadi dasar kelayakan untuk dihadirkannya suatu objek arsitektur jika belum terdapat ruang binaan yang dapat mewadahinya atau ruang binaan yang telah ada tidak dapat mewadahi kegiatan tersebut karena keterbatasan kapasitas dan atau perbedaan spesifikasi ruang dikarenakan perbedaan persyaratan kegiatan yang diwadahi. Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa adanya suatu kegiatan tidak serta merta dapat dijadikan pembenar untuk menghadirkan suatu objek arsitektur karena harus memenuhi syarat belum terdapatnya ruang binaan untuk mewadahi kegiatan tersebut. 

Contoh yang dapat saya hadirkan untuk menjelaskan penekanan pendekatan Psiko-Kultural pada aspek tuntutan dalam menghadirkan objek arsitektur adalah adanya sekelompok anak muda yang rutin berkegiatan olahraga futsal menuntut agar kegiatannya tersebut diwadahi dalam ruang binaan sementara di lingkungan permukimannya telah terdapat ruang untuk mewadahi kegiatan olahraga basket yang digunakan secara rutin oleh sekelompok anak muda lainnya. Pertanyaannya adalah, apakah dibenarkan menghadirkan ruang binaan untuk mewadahi kegiatan futsal sementara telah terdapat ruang binaan untuk mewadahi kegiatan basket? Sebelum menganalisis kasus tersebut, perlu saya sampaikan kembali bahwa penekanan pendekatan Psiko-Kultural pada aspek tuntutan berkaitan dengan hubungan antara pelaku, kegiatan dan ruang yang mewadahi, sehingga yang perlu diperhatikan tidak saja kegiatan dan ruang, tetapi juga manusia yang memiliki dan berkegiatan di dalam ruang binaan.

Jika ruang yang diperuntukkan untuk mewadahi kegiatan basket memiliki spesifikasi ruang yang sama untuk mewadahi kegiatan futsal dan antara dua kelompok yang berkegiatan dapat dicapai kesepakatan untuk mempergunakan ruang tersebut secara bersama-sama melalui mekanisme pengaturan jadwal penggunaan ruang atau mekanisme lain yang disepakati keduanya, maka dalam pendekatan Psiko-Kultural tidak dapat dibenarkan menghadirkan objek arsitektur baru untuk mewadahi kegiatan futsal. Menghadirkan onjek arsitektur baru untuk mewadahi kegiatan futsal hanya dapat dibenarkan jika yang berlaku adalah sebaliknya, yakni kedua kegiatan memiliki persyaratan kegiatan yang berbeda karenanya menuntut spesifikasi ruang yang berbeda pula, sehingga ruang yang diperuntukkan untuk mewadahi kegiatan olahraga basket tidak mampu mewadahi kegiatan futsal dan atau antara dua kelompok yang berkegiatan tidak dapat mencapai kesepakatan untuk mempergunakan ruang secara bersama-sama. Dalam pendekatan Psiko-Kultural tidak dapat dibenarkan melakukan kegiatan di dalam ruang binaan yang secara legal formal dan atau sosio-kultural dimiliki oleh seseorang atau suatu kalangan tanpa izin atau kesepakatan dengan pihak pemilik, walaupun ruang tersebut memiliki spesifikasi yang sesuai untuk dapat mewadahi kegiatan yang dimaksud karena merupakan perbuatan merampas hak milik pihak lain yang tidak dibenarkan oleh Islam dan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya konflik sosial yang sudah pasti akan membawa kemudharatan bagi kalangan yang terlibat. 

Penekanan prinsip pertama pada aspek kebutuhan merupakan rantai penghubung dengan prinsip kedua upaya menghadirkan objek arsitektur berdasarkan pendekatan Psiko-Kultural Arsitektur Islam bahwa, kegiatan yang akan diwadahi dalam objek arsitektur yang sedang berupaya dihadirkan haruslah diafirmasi oleh atau berasaskan Islam, sehingga yang dimaksud dengan kebutuhan adalah suatu kegiatan yang diizinkan oleh Islam untuk diwadahi dalam ruang binaan. Dengan kata lain, dalam pendekatan Psiko-Kultural upaya menghadirkan suatu objek arsitektur ditentukan oleh status kegiatan yang diwadahi yang harus memenuhi syarat-syarat Islam. Prinsip kedua ini dilandasi asumsi dasar pendekatan Psiko-Kultural yang di satu sisi mengakui sentralitas manusia dalam upaya menghadirkan objek arsitektur, tetapi di sisi lain bersandarkan pada pandangan bahwasanya manusia tidaklah menempati kedudukan sebagai sumber kebenaran tertinggi dalam hirarki kebenaran yang diakui Islam karenanya manusia bukanlah timbangan kebenaran bagi gagasan yang dirumuskannya, perilaku yang dilakukannya dan artefak yang dihadirkannya.

Islam mengakui adanya sumber kebenaran yang kedudukannya lebih tinggi daripada manusia dan melampaui fakulti kebenaran yang dimiliki manusia, yakni Wahyu yang merupakan firman Allah. Berdasarkan tujuan diturunkannya Wahyu oleh Allah kepada manusia yang tidak lain merupakan petunjuk dan jalan bagi manusia untuk mencapai keselamatan, maka agar berorientasi dan selaras dengan kebenaran yang sifatnya mutlak, fakulti kebenaran yang inheren terdapat dalam diri manusia, yakni intuisi, akal dan pancaindera, diharuskan tunduk dan terikat erat dengan Wahyu. Atas dasar pandangan tersebut seluruh gerak gerik manusia, termasuk kegiatan yang dilakukannya, haruslah mendapatkan persetujuan dari Wahyu untuk dinyatakan sebagai benar, sehingga sah menjadi dasar untuk menghadirkan suatu objek arsitektur guna mewadahinya.

Terdapat tiga kondisi kebutuhan manusia yang merupakan dasar menghadirkan objek arsitektur, tetapi tidaklah ketiganya dinyatakan sebagai kebutuhan dalam pendekatan Psiko-Kultural karena tidak diafirmasi oleh Islam sebagai benar. Ketiga kondisi kebutuhan manusia tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jika terdapat suatu kegiatan, tetapi tidak dibenarkan oleh Islam untuk dilakukan, maka kegiatan tersebut tidak diperbolehkan untuk diwadahi dalam ruang binaan dan upaya menghadirkan objek arsitektur guna mewadahinya tidaklah dapat dibenarkan. 

2. Jika terdapat suatu kegiatan dan disetujui oleh Islam untuk dilakukan karena tidak bertentangan dan sejalan dengan Islam, maka kegiatan tersebut diperbolehkan untuk diwadahi dalam ruang binaan dan dibenarkan untuk menghadirkan objek arsitektur guna mewadahinya. Bahkan pada kondisi tertentu Islam sangat mendorong umatnya untuk menghadirkan objek arsitektur yang merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia seperti bermukim.

3. Jika suatu kegiatan diperintahkan oleh Allah untuk dilakukan, tetapi hanya segelintir manusia saja dalam suatu komunitas yang melakukannya sedangkan mayoritasnya tidak mengenal bahkan menentangnya, maka menghadirkan objek arsitektur guna mewadahinya tetap diupayakan untuk memperkenalkan kegiatan tersebut kepada kalangan luas agar turut mengamalkannya dan turut berkegiatan di di dalam ruang yang mewadahinya.

Kondisi pertama di atas dalam pandangan Islam tidaklah dinyatakan sebagai kebutuhan manusia karena bertentangan dengan Islam, walaupun mayoritas manusia berkeinginan atau bahkan rutin melakukannya sehingga telah menjadi kebiasaan serta ciri khas diri dan komunitasnya. Dasar dari pernyataan tersebut adalah bahwa seluruh yang diperintahkan Allah sebagai Dzat Yang Maha Pengasih dan Penyayang yang termuat dalam Wahyu pastilah mengandung kebaikan bagi manusia yang menjadikan manusia butuh terhadap seluruh yang diperintahkan Allah untuk mencapai keselamatan dirinya. Sebaliknya, segala sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah pastilah memiliki dampak buruk bagi manusia karena tidak dapat menghantarkannya pada keselamatan diri yang menjadi dasar bagi Islam untuk menyatakannya sebagai bukan bagian dari kebutuhan manusia dengan melarang dan berupaya menjauhkan manusia untuk melakukannya. Ini adalah mekanisme Islam untuk menjaga fitrah kesucian manusia dengan menutup pintu kerusakan dan kemudharatan dari kegiatan buruk yang dilakukannya. Atas dasar ini, dalam suatu wilayah yang menerapkan pandangan-alam Islam mengenai kebutuhan manusia tidak akan ditemui kegiatan yang bertentangan dengan Islam dan tidak pula terdapat objek arsitektur yang mewadahinya.

Contoh untuk menjelaskan kondisi kebutuhan pertama di atas adalah kegiatan hiburan malam berupa kegiatan menggoyangkan tubuh diiringi lagu disko yang dilakukan oleh pria dan wanita di dalam ruang yang sama dengan mengenakan pakaian yang memperlihatkan aurat. Tidak hanya itu, kegiatan demikian sangat berkaitan dan merupakan pintu untuk dilakukannya kegiatan minum minuman berakohol, mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan berzina. Walaupun kegiatan tersebut dilakukan oleh mayoritas manusia dalam suatu wilayah tetaplah tidak dibenarkan oleh Islam untuk dilakukan, sehingga bukanlah merupakan kebutuhan bagi manusia. Atas dasar tersebut tidak dibenarkan untuk mewadahi kegiatan hiburan malam dalam ruang binaan dan tidak dibenarkan menjadikannya dasar untuk menghadirkan objek arsitektur yang mewadahinya semisal klub malam. Kegiatan lainnya yang termasuk kondisi kebutuhan pertama ialah perjudian. Walaupun diminati mayoritas manusia dan dilindungi oleh pemerintah karena menguntungkan dari sisi ekonomi negara, tetaplah tidak dibenarkan oleh Islam untuk dilakukan dan tidak dapat dijadikan pembenar untuk menghadirkan objek arsitektur yang mewadahinya semisal kasino. 

Berdasarkan cara pandang Islam yang menjadi asas pendekatan Psiko-Kultural, persoalan yang muncul dari kondisi pertama ini terdiri dari dua hal. Pertama, bagaimana cara yang dapat dilakukan agar manusia, baik sebagai pribadi maupun komunitas, dalam suatu wilayah hanya melakukan kegiatan yang berasaskan Islam? Kedua, jika dalam suatu wilayah marak dilakukan kegiatan yang bertentangan dengan Islam, bahkan telah menjadi ciri khas komunitas manusia di wilayah tersebut, bagaimana cara yang harus dilakukan untuk menghentikan kegiatan tersebut serta menggantinya dengan kegiatan yang diafirmasi oleh Islam dan bagaimana pula cara untuk menangani objek arsitektur yang mewadahinya? Deretan pertanyaan ini akan saya bahas berdasarkan pendekatan Psiko-Kultural Arsitektur Islam dalam tulisan yang berbeda karena dibutuhkan penjelasan yang tidak singkat serta agar fokus tulisan ini tidak meluas dan lepas dari tujuan awalnya. 

Di antara ketiga kondisi kebutuhan manusia di atas, dalam pandangan Islam yang dinyatakan sah sebagai kebutuhan manusia hanyalah kondisi kedua dan ketiga. Saya akan menjelaskannya satu persatu dimulai dari kondisi yang kedua. Kebutuhan yang dimaksud dalam kondisi kedua ialah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk keberlangsungan hidup dan kehidupannya secara personal-individual maupun secara komunal-kolektif sebagai kesatuan komunitas, baik kegiatan tersebut merupakan tradisi yang telah dilakukan dan diwariskan secara turun temurun dari generasi terdahulu maupun merupakan inovasi yang bersifat baharu karenanya belum pernah dilakukan oleh generasi sebelumnya dengan syarat kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan Islam atau selaras dengan Islam. Diakuinya kondisi kedua sebagai kebutuhan manusia oleh Islam menandakan dua hal, yakni (1) Islam mengakui bahwasanya manusia memiliki kehendak untuk berkebutuhan sebagai kemampuan yang diberikan Allah kepada manusia untuk memertahankan kehadirannya di dunia, salah satunya ialah kehendak untuk memiliki kebutuhan akan ruang binaan; dan (2) Islam mengakui bahwasanya tidak seluruh kehendak manusia adalah buruk dan bernilai rendah. Kehendak manusia yang selaras dengan Islam diterima dan dinyatakan bernilai baik oleh Islam, sehingga mendapatkan legitimasi untuk direalisasikan. 

Secara teleologis, kegiatan yang tergolong kondisi kedua bertujuan untuk keberlangsungan hidup dan kehidupan manusia di alam dunia. Sementara kegiatan yang termasuk di dalamnya tidaklah bersifat statis, dalam artian tidak hanya terbatas pada kegiatan yang dikenal pada masa hidup Rasul dan telah dilakukan oleh Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabatnya yang mulia dikarenakan setiap zaman dan tempat memiliki semangat dan tantangan yang berbeda, sehingga melahirkan kebutuhan yang berbeda pula. Kebenaran pernyataan tersebut dapat ditilik dengan memperhatikan geliat umat Islam sepanjang sejarah peradabannya di mana umat Islam melakukan dan mentradisikan kegiatan-kegiatan yang tidak dikenal pada masa hidup Rasul, tetapi disetujui oleh Islam, yang menjadi dasar dihadirkannya objek arsitektur yang berbeda dan tidak dijumpai pada zaman Rasul. Dasar inilah yang meniscayakan terjadinya perkembangan arsitektur di kalangan komunitas Muslim yang tidak hanya terbatas pada unsur teknologi dan unsur fisik arsitekturalnya saja, tetapi juga pada unsur fungsinya yang membentuk keragaman tipologi fungsi dan susunan ruang sebagai tanggapan terhadap keragaman kegiatan dan persyaratan kegiatan yang diwadahi.

Untuk sekedar menyebutkan satu di antara sekian banyak contoh dari kondisi kedua ini adalah kegiatan jual beli buku yang dilakukan secara beriringan dengan kegiatan membaca dan mengkaji buku sambil menikmati minuman dan makanan ringan yang disediakan. Kegiatan semacam ini tengah marak dilakukan masyarakat urban dari kalangan terdidik yang mendorong tumbuh suburnya kehadiran objek arsitektur yang bersifat baharu dari segi fungsinya, yakni café buku atau café literasi yang pada masa sebelumnya kedua kegiatan tersebut seringkali dipisah pewadahannya dalam objek arsitektur yang berbeda. Tidak diragukan lagi kegiatan yang inovatif dan bersifat baharu tersebut mendapatkan persetujuannya dari Islam, walaupun tidak dikenal pada zaman Rasul, karena selain tidak bertentangan dengan Islam juga karena memuat semangat Islam yang mewajibkan umatnya untuk mencari, mempelajari dan menguasai ilmu sepanjang hayatnya.

Yang terakhir dari ketiga kondisi kebutuhan manusia merupakan kebutuhan yang hanya dimiliki Islam, sehingga menjadi khas miliknya, baik dari aspek kegiatan yang dilakukan maupun objek arsitektur yang mewadahinya. Kegiatan dalam konteks kondisi ketiga ini merupakan perintah dari Allah kepada seluruh manusia yang disampaikan oleh-Nya melalui perantara seorang Rasul. Agar manusia memiliki motif untuk melakukan kegiatan yang diperintahkan Allah kepadanya, Allah menetapkan bahwa kegiatan tersebut jika dilakukan akan dapat menghantarkan manusia mencapai tujuan hidupnya, yakni keselamatan. Sementara agar memiliki dorongan yang kuat, Allah menetapkan pahala bagi manusia yang melakukan dan dosa bagi yang meninggalkan kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh-Nya kepadanya. Terdapat pula kegiatan yang sangat ditekankan oleh Allah kepada manusia sebagai tambahan kebaikan bagi dirinya walaupun Allah tidak menetapkan konsekuensi dosa bagi manusia yang meninggalkannya. 

Berbeda dengan kondisi kedua, kondisi kebutuhan ketiga bersifat statis karena berkaitan dengan perintah Allah yang tertuang dalam Wahyu dan telah dicontohkan pelaksanaannya oleh Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Atas dasar tersebut, prinsip kondisi ketiga ialah kegiatan yang dinyatakan oleh Islam sebagai kebutuhan manusia sejak masa hidup Rasul, maka akan tetap menjadi kebutuhan manusia hingga kehidupan dunia berakhir. Begitupula dengan kegiatan yang tidak dinyatakan oleh Islam sebagai kebutuhan manusia karena tidak terdapat perintah pelaksanaannya dan tidak dilakukan oleh Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kegiatan tersebut bukanlah merupakan kebutuhan manusia hingga Hari Kiamat dalam pengertian kondisi kebutuhan ketiga. Contoh dari kondisi kebutuhan ketiga ini ialah kegiatan shalat yang diwajibkan oleh Allah untuk dilakukan umat Islam sejumlah lima kali dalam sehari dan shalat-shalat lain yang ditekankan untuk dilakukan sebagai ibadah tambahan bagi manusia.

Jika mayoritas manusia dalam suatu wilayah tidak melakukan shalat karena beranggapan shalat bukanlah kebutuhan hidup baginya, atau bahkan dengan jelas melarang dan menghalang-halangi manusia lainnya untuk melakukan kegiatan shalat, tidaklah dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan kedudukan shalat sebagai kebutuhan bagi manusia karenanya upaya menghadirkan ruang masjid untuk mewadahi kegiatan ibadah dalam arti yang luas dan ruang mushala untuk mewadahi kegiatan shalat harus tetap diupayakan oleh segelintir manusia yang telah memiliki kesadaran yang benar mengenai kegiatan shalat dan senantiasa melakukannya dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan Allah. Hal ini dikarenakan Islam tidak saja menekankan dilakukannya kegiatan shalat itu sendiri yang secara teologis dapat dilakukan di seluruh permukaan bumi asalkan memenuhi syarat kesucian, tetapi Islam juga menekankan dihadirkannya ruang binaan guna mewadahinya sebagai perwujudan keimanan manusia kepada Allah sebagaimana termuat dalam Wahyu dan tauladan dari Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.

Upaya menghadirkan objek arsitektur untuk mewadahi kegiatan yang tergolong kondisi kebutuhan ketiga tanpa didukung pelaku kegiatan secara komunal mendapatkan sandarannya dalam sejarah perjuangan hidup Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diafirmasi oleh Islam sebagai sumber kebenaran yang sah. Pada masa awal beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai Rasul, hanya segelintir manusia dari kalangan Quraisy yang meyakini benar status beliau sebagai utusan Allah dan mengimani Wahyu yang beliau sampaikan di mana di dalamnya termuat perintah untuk menunaikan shalat. Di tengah mayoritas masyarakat yang tidak mengamalkan shalat dan menentangnya, beliau tetap mengamalkan dan berupaya menghadirkan ruang untuk mewadahinya dengan cara alih fungsi sebagian hunian milik seorang sahabat bernama Arqam menjadi Mushala yang terletak jauh dari keramaian kota untuk menjamin keamanan pengguna ruang dari gangguan dan ancaman masyarakat Mekah. Dalam kondisi yang sama, yakni di tengah mayoritas manusia yang tidak meyakini kebenaran Islam, sehingga tidak mengamalkan shalat, hanya saja dengan kondisi keamanan dan politik yang lebih mendukung daripada di Mekah, Rasul menghadirkan ruang masjid pertama dalam Peradaban Islam setelah hijrah beliau ke tanah Madinah. Upaya Rasul menunaikan shalat, mengajarkan serta menghadirkan ruang binaan yang mewadahinya dalam kondisi tersulit sekalipun menunjukkan kedudukan kegiatan tersebut dan objek arsitektur yang mewadahinya sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi.

Objek arsitektur yang dihadirkan berdasarkan kondisi kebutuhan kedua dan ketiga yang dinyatakan sah oleh Islam sebagai kebutuhan manusia di antara tiga kondisi kebutuhan memiliki aspek fungsional dan aspek simbolik. Pada aspek fungsionalnya, kondisi kebutuhan kedua dan ketiga memiliki kesamaan, yakni mewadahi kegiatan manusia untuk beribadah kepada Allah dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang diperintahkan Allah di dalam Wahyu sebagaimana kondisi kebutuhan ketiga maupun kegiatan-kegiatan yang diafirmasi oleh Islam untuk dilakukan berdasarkan timbangan Wahyu sebagaimana kondisi kebutuhan kedua. Kegiatan yang didasari kehendak manusia dan mendapatkan persetujuannya dari Wahyu menandakan kegiatan tersebut diridhai Allah untuk dilakukan, sementara segala yang diridhai Allah ialah merupakan wujud ibadah kepada-Nya. Inilah dasar bagi kondisi kebutuhan kedua untuk dimasukkan ke dalam koridor kegiatan yang ditujukan untuk beribadah kepada Allah, sehingga tidak bisa tidak, objek arsitektur yang dihadirkan berdasarkan pendekatan Psiko-Kultural Arsitektur Islam hanyalah ruang binaan yang diperuntukkan untuk mewadahi kegiatan ibadah kepada Allah dalam bentuk kegiatan yang diperintahkan, disenangi maupun disetujui oleh-Nya.

Pada aspek simboliknya, antara kondisi kebutuhan kedua dan ketiga terdapat perbedaan. Objek arsitektur yang kehadirannya didasari kondisi kebutuhan kedua menyimbolkan lingkup Islam dalam menjangkau aspek kehidupan umatnya yang tidak saja terbatas pada aspek peribadatan ritual. Kehadiran objek arsitektur guna mewadahi kegiatan ekonomi, semisal pasar, tidak saja bermakna fungsional, tetapi juga merupakan penanda bahwa Islam menjangkau kehidupan ekonomi umatnya. Sementara objek arsitektur yang kehadirannya didasari kondisi kebutuhan ketiga menyimbolkan bahwa dalam suatu wilayah terdapat umat Islam yang menyadari dan merealisasikan perintah-perintah Allah berkaitan dengan kegiatan yang diwadahi. Dengan logika yang termuat dalam pernyataan tersebut dapat diketahui tingkat kualitas umat Islam dalam suatu wilayah dengan mengidentifikasi objek arsitektur yang dihadirkannya. Jika dalam suatu wilayah yang mayoritasnya dihuni umat Islam terdapat objek arsitektur guna mewadahi kegiatan-kegiatan yang diafirmasi oleh Islam serta tersebar merata objek arsitektur guna mewadahi kegiatan yang diperintahkan Allah kepadanya menandakan baiknya kualitas umat Islam dalam wilayah tersebut. Berdasarkan logika yang sama dapat disimpulkan buruknya kualitas umat Islam jika dalam wilayah yang dihuninya didapati maraknya objek arsitektur guna mewadahi kegiatan yang dilarang oleh Islam serta tidak terdapat satupun atau tidak tersebar merata objek arsitektur guna mewadahi kegiatan yang diperintahkan Allah kepadanya. 

Sebagai akhir dari bagian ini, persoalan yang muncul adalah mengenai kedudukan serta prioritas kedua kondisi kebutuhan manusia. Di antara kedua kondisi kebutuhan manusia, manakah yang harus didahulukan untuk direalisasikan dalam perwujudan objek arsitektur? Pertanyaan ini membawa kita pada persoalan yang lebih spesifik, bagaimanakah urutan skala prioritas menghadirkan objek arsitektur berdasarkan kedudukan setiap kondisi kebutuhan manusia? Seperti beberapa pertanyaan sebelumnya, deretan pertanyaan inipun tidak dapat saya jawab dalam tulisan kali ini karena memerlukan analisa yang tidak sederhana dan tidak singkat, sehingga dibutuhkan tulisan tersendiri untuk memaparkannya. Jawaban atas deretan pertanyaan tersebut dapat digunakan sebagai panduan bagi umat Islam untuk menghadirkan objek arsitektur miliknya agar setiap upaya menghadirkan objek arsitektur tidaklah tergolong perbuatan yang sia-sia dan setiap objek arsitektur yang dihadirkan memanglah dibutuhkan oleh manusia. Dengan adanya panduan, persoalan manakah yang terlebih dahulu harus dihadirkan, masjid ataukah hunian, tidak akan lagi membingungkan dan menjadi titik keributan di kalangan internal umat Islam.

*****

Demikianlah dua prinsip yang mendasari upaya menghadirkan objek arsitektur berdasarkan pendekatan Psiko-Kultural Arsitektur Islam. Berdasar prinsip tersebut dapat dirumuskan langkah-langkah secara berurutan untuk mencapai kelayakan menghadirkan objek arsitektur dengan berpijak pada aspek kebutuhan dan tuntutan. Darinya saya merumuskan dua langkah. Langkah pertama menekankan pada aspek kebutuhan yakni, mengidentifikasi kegiatan dan pelakunya dengan syarat kegiatan tersebut diafirmasi atau diperintahkan oleh Islam sebagai dasar pembenar untuk mewadahinya dalam ruang binaan. Secara metodik dari sisi perancang, kedua kondisi kebutuhan sebagaimana telah saya jabarkan di atas memiliki perbedaan sebagai berikut:

1. Pada kondisi kebutuhan kedua, pihak perancang dituntut untuk melakukan dua langkah kerja dengan menggunakan pola berpikir induksi-deduksi. Pertama, perancang secara induktif melakukan pengamatan untuk mengidentifikasi dan mengenali kegiatan yang tengah dilakukan oleh manusia secara individual-personal maupun komunal. Kedua, perancang secara deduktif melakukan penilaian terhadap kegiatan yang didapatinya pada langkah pertama dengan menenggunakan timbangan Wahyu. Jika Wahyu menyatakan kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan Islam atau berkesesuaian dengan Islam, maka perancang dapat melanjutkannya pada langkah kedua. Tetapi jika Wahyu menyatakannya sebagai kegiatan yang dilarang oleh Islam untuk dilakukan, maka proses perancangan tidak dapat dilanjutkan.

2. Dengan pola berpikir yang berbeda, kondisi kebutuhan ketiga menuntut pihak perancang menggunakan pola berpikir deduksi-induksi. Pertama, perancang secara deduktif melakukan pengkajian Wahyu untuk mengidentifikasi dan mengenali perintah Allah berkaitan dengan kegiatan yang diwajibkan maupun ditekankan oleh-Nya untuk dilakukan manusia. Kedua, perancang secara induktif melakukan pengamatan untuk mengidentifikasi dan mengenali pelaku dari kegiatan yang diperintahkan Allah, baik secara individual maupun komunal. Jika terdapat pelaku, walaupun hanya segelintir manusia saja, maka perancang dapat melanjutkannya pada langkah kedua. Tetapi jika tidak terdapat satupun pelaku di suatu wilayah dan garis waktu tertentu, maka upaya menghadirkan objek arsitektur harus diakhiri karena tidak terdapat satupun manusia yang memiliki kesadaran diri untuk melakukan kegiatan yang diperintahkan Allah kepadanya. Ketiadaan pelaku dan berarti ketiadaan objek arsitektur yang mewadahinya merupakan penanda bahwa tidak terdapat Islam di wilayah dan waktu tesebut. 

Langkah kedua menekankan pada aspek tuntutan yakni, mengidentifikasi kehadiran objek arsitektur yang dapat mewadahi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam langkah pertama. Berdasarkan penjelasan pada bagian sebelumnya, terdapat rincian penjelasan dari langkah kedua ini sebagai berikut:

1. Jika dalam suatu wilayah tidak terdapat objek arsitektur yang diperuntukkan untuk mewadahi suatu kegiatan, termasuk objek arsitektur yang telah hadir pada waktu yang lalu tetapi memiliki spesifikasi ruang yang berbeda dikarenakan perbedaan persyaratan kegiatan yang diwadahinya, maka proses menghadirkan objek arsitektur dapat dilanjutkan dan diyatakan sebagai benar untuk dilakukan.

2. Jika dalam suatu wilayah telah terdapat objek arsitektur dengan spesifikasi ruang yang masih memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian agar dapat mewadahi kegiatan baru, maka proses menghadirkan objek arsitektur tidak dapat dilanjutkan dan dinyatakan tidak benar untuk dilakukan jika objek arsitektur tersebut tidak lagi digunakan atau dimungkinkan untuk mewadahi kegiatan baru dengan persetujuan pihak pemilik dan atau penggunanya. Jika syarat tersebut terpenuhi maka upaya menghadirkan objek arsitektur harus dialihkan pada upaya menyesuaikan ruang binaan yang telah ada berdasarkan persyaratan kegiatan baru yang akan diwadahi.

3. Jika dalam suatu wilayah telah terdapat objek arsitektur yang diperuntukkan untuk mewadahi suatu kegiatan, tidaklah dibenarkan menghadirkan objek arsitektur baru untuk mewadahi kegiatan yang sama jika secara kapasitas dan fasilitas masih dapat mewadahi kegiatan dan pelakunya. Jika terjadi peningkatan jumlah pelaku, maka yang diprioritaskan adalah melakukan perluasan objek arsitektur yang telah hadir berdasarkan jumlah pelaku terkini, baik secara horizontal maupun vertikal. Poin ketiga ini berlaku untuk kondisi kebutuhan kedua dan ketiga karenanya tidaklah dibenarkan menghadirkan ruang masjid baru di dalam lingkup pelayanan ruang masjid yang telah hadir terlebih dahulu sebagaimana kini marak ditemui kehadiran ruang masjid yang saling berdekatan bahkan bersebelahan.

Kedua langkah di atas merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk menghadirkan objek arsitektur berdasarkan pendekatan Psiko-Kultural Arsitektur Islam. Jika keduanya terpenuhi, maka suatu objek arsitektur diyatakan layak secara fungsional untuk dihadirkan dan proses perancangan dapat dilanjutkan memasuki tahap perumusan konsep dasar yang akan saya paparkan dalam tulisan mendatang. Tetapi jika syarat pertama tidak terpenuhi, maka proses perancangan tidak dapat dilanjutkan pada langkah kedua dan objek arsitektur yang kehadirannya sedang diupayakan haruslah diurungkan dan dialihkan pada objek arsitektur lain yang tengah dibutuhkan oleh manusia dan tengah dituntut kehadirannya. Tentu saja kelayakan menghadirkan objek arsitektur tidak hanya sebatas kelayakan fungsional. Terdapat pula kelayakan lingkungan, sosial, budaya, kesejarahan dan sebagainya sebagai dasar pembenar dihadirkannya suatu objek arsitektur. Dalam pendekatan Psiko-Kultural Arsitektur Islam, aspek kelayakan fungsional ditentukan terlebih dahulu daripada aspek kelayakan lainnya yang akan ditentukan pada tahapan perancangan selanjutnya berdasarkan asumsi dasar, bahwa kehadiran arsitektur utamanya bertujuan untuk mewadahi kegiatan manusia atau untuk memenuhi kebutuhan manusia secara fungsional.

Untuk memudahkan memahami kerangka berpikir mencapai kelayakan menghadirkan objek arsitektur berdasarkan pendekatan Psiko-Kultural Arsitektur Islam, seluruh pembahasan di atas dapat saya tampilkan dalam diagram di bawah ini, sehingga dapat diketahui kait hubungan setiap bagian yang saya paparkan:

Gambar: Kerangka pikir kelayakan menghadirkan objek arsitektur berdasar pendekatan Psiko-Kultural Arsitektur Islam.
Sumber: Analisa, 1439 Hijrah Nabi.

Dalam pandangan Islam, upaya menghadirkan objek arsitektur tanpa melalui kedua langkah di atas yang menjadikannya tidak memenuhi syarat-syarat kelayakan untuk hadir secara fungsional tidak lain merupakan dorongan hawa nafsu, karenanya tidak dapat dibenarkan. Inilah tepatnya akar berbagai masalah berkaitan dengan ruang binaan yang kini tengah melanda manusia di berbagai wilayah, termasuk Indonesia, tidak lain dikarenakan hadirnya objek arsitektur tanpa dasar kebutuhan yang benar oleh sebab ketidakmampuan manusia penghadirnya untuk menundukkan dan mengontrol hawa nafsunya. 

Allahu a’lam bishawab.

Bertempat di Kartasura, Jawa Tengah
Bertepatan dengan Tahun Baru Islam 1439 Hijrah Nabi

Tidak ada komentar:

Posting Komentar