Sabtu, 10 Juli 2021

Menggugat Nalar Penutupan Masjid

Dua Dimensi Fungsi Masjid

Aturan dari pemerintah untuk menutup masjid sepanjang pemberlakuan PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali pada tanggal 3-20 Juli 2021 untuk menekan jumlah masyarakat yang terinfeksi virus Covid-19, sebagaimana persoalan lainnya, disikapi dengan pro dan kontra oleh umat Islam yang dapat kita saksikan di berbagai media sosial. Di tengah keributan tersebut, saya memilih posisi menolak diberlakukannya aturan penutupan masjid.

Namun begitu, posisi saya tidak dilandasi kesadaran mistik maupun ideologis, meminjam istilah yang digunakan Kuntowijoyo (2017) untuk menjelaskan tingkat dan perkembangan kesadaran umat Islam. Sejak awal, dua jenis kesadaran tersebut bersifat kontra produktif terhadap penanganan pandemi. Kesadaran mistik berpandangan bahwa pandemi cukup dihadapi dengan ibadah ritual, dzikir, shalawat, dan amalan-amalan lain untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah agar pandemi segera berakhir. Dari argumentasi yang disampaikan, kalangan ini terkesan menihilkan peran ikhtiar manusia melalui penguasaan IPTEK modern dengan menggantungkan sepenuhnya kepada kekuasaan Tuhan. Kesadaran jenis ini yang menempati kedudukan paling rendah, merujuk pada penjelasan Kuntowijoyo (2017), menyebabkan Islam dan umatnya terpisah dari realitas. Dalam kasus pandemi, pilihan terhadap solusi yang disediakan Islam secara epistemologis tidak sesuai dengan karakter virus yang merupakan makhluk biologis dan penyebarannya yang terkait erat dengan dimensi sosiologis dan antropologis yang seharusnya didekati dengan sains.

Begitu pula dengan kesadaran ideologis yang sejak awal tidak berfokus pada penanganan pandemi dengan mendayagunakan seoptimal mungkin capaian IPTEK modern karena berkutat dengan narasi konspiratif terkait penyebab pandemi hingga berbagai solusi yang ditawarkan kalangan ahli medis dan kesehatan, seperti vaksin yang dipandang merupakan makar para musuh Islam untuk melemahkan hingga membinasakan generasi kaum Muslimin. Penganut dua jenis kesadaran ini memiliki kesamaan sikap dalam menghadapi pandemi, yakni tidak bersungguh-sungguh bahkan abai dalam menerapkan protokol kesehatan, tidak terkecuali dalam berkegiatan di masjid dengan tidak mengenakan masker, tidak melakukan prosedur screening seperti cek suhu, tidak menjaga jarak shaf shalat, bahkan masih menerapkan manajerial masjid seperti pada masa normal sebelum pandemi.

Posisi saya menolak penutupan masjid, kembali merujuk kepada Kuntowijoyo (2017), dilandasi kesadaran ilmu dengan argumentasi peran dan fungsi masjid. Sidi Gazalba (1994) dalam karya tulisnya yang telah klasik berjudul Mesjid: Pusat Peribadatan dan Kebudayaan Islam, menjelaskan fungsi masjid yang merupakan derivasi gagasan masjid sebagai ruang suci yang dapat ditelusuri dari makna masjid sebagai tempat sujud, yang meliputi sujud lahir dan sujud batin. Penalaran yang digunakan Gazalba ialah dikarenakan sujud mensyaratkan tempat yang suci dan sujud itu sendiri merupakan kegiatan yang suci karena merupakan penyerahan diri hamba kepada Allah, maka masjid berasaskan pada gagasan spasial sebagai ruang suci. Oleh karena itu di dalam ruang masjid yang suci diselenggarakan sujud lahir merujuk pada salah satu rukun dalam peribadatan shalat yang tergolong ibadah maghdah, dan sujud batin merujuk pada seluruh kegiatan umat Islam yang tergolong ibadah ghairu maghdah. Dua jenis ibadah itulah yang saya sebut sebagai dua dimensi fungsi masjid yang menjadikan masjid sebagai institusi khas Islam yang berorientasi akhirat sekaligus dunia, sakral sekaligus profan.

Berangkat dari pandangan di atas, penutupan masjid selama pemberlakuan PPKM Darurat mengandaikan masjid hanya mewadahi kegiatan ibadah maghdah, terutama yang bersifat komunal, yakni shalat jamaah yang membentuk kerumunan di masjid sehingga meningkatkan potensi infeksi Covid-19 jika tidak diterapkan protokol kesehatan dengan ketat, benar, dan tepat. Demikianlah nalar yang digunakan pengambil kebijakan untuk menutup sementara tempat peribadatan seluruh umat beragama, tidak terkecuali masjid. Nalar tersebut menunjukkan dengan jelas kesalahpahaman terkait fungsi masjid yang ternyata tidak hanya diidap oleh masyarakat di akar rumput, baik yang berstatus sebagai jamaah maupun pengelola masjid, tetapi juga telah mengakar di kalangan pemerintahan yang seharusnya memiliki tingkat kesadaran dan pemahaman lebih benar untuk dapat menetapkan kebijakan dengan tepat.

Penutupan masjid tidak sekedar berdampak fungsional dengan tidak dapat diselenggarakannya kegiatan ibadah berjamaah, terlebih persoalan ini akan semakin mengecewakan sebagian besar umat Islam mengingat pemberlakuan PPKM Darurat sampai pada pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Lebih dari itu, konsekuensi yang tidak dapat dihindarkan dari penutupan masjid ialah dampak sosiologis berupa lumpuhnya gerak umat Islam secara kolektif sebagai kesatuan sosial yang berasaskan Tauhid, serta dampak filosofis berupa hilangnya pusat spasial bagi komunitas umat Islam yang memberikan tujuan, orientasi, dan daya gerak. Tidak ada perkataan yang dapat menggambarkan kondisi ini selain musibah di tengah musibah!

Optimalisasi Fungsi Sekunder Masjid

Di tengah kondisi pandemi yang semakin memburuk di Indonesia yang ditunjukkan dari meningkatnya grafik masyarakat yang terinfeksi Covid-19 sehingga melatarbelakangi diberlakukannya PPKM Darurat menuntut kesigapan, disiplin, dan peran lebih dari seluruh unsur bangsa Indonesia, tidak terkecuali umat Islam. Untuk merealisasikan peran tersebut, umat Islam secara kolektif mutlak membutuhkan masjid. Hanya saja persoalannya, seperti apa pengelolaan masjid yang tanggap terhadap kondisi saat ini agar mampu berkontribusi dalam penanganan pandemi, bukan justru semakin memperburuk keadaan?

Melihat realitas demikian, peniadaan untuk sementara waktu kegiatan di masjid yang melibatkan umat Islam secara komunal, seperti ibadah shalat berjamaah diambil sebagai pilihan oleh beberapa unsur dari kalangan umat Islam dengan mengalihkan pelaksanaannya di rumah masing-masing jamaah dengan argumentasi bahwasanya di tengah kondisi pandemi yang sedang sangat mengkhawatirkan berdasar perhitungan IPTEK modern, prioritas harus ditujukan pada penjagaan jiwa manusia yang merupakan salah satu dari tujuan penetapan Syariat Islam. Diharapkan peniadaan shalat berjamaah di masjid untuk sementara waktu dapat menekan munculnya cluster baru dengan menghindari terjadinya kerumunan dan perkumpulan.

Walaupun shalat berjamaah ditiadakan di masjid untuk sementara waktu, tidak berarti masjid harus ditutup dikarenakan fungsi masjid tidak hanya terbatas pada pelaksanaan ibadah maghdah yang merupakan fungsi utama masjid, merujuk pada klasifikasi dan kategorisasi fungsi masjid yang dirumuskan oleh Sidi Gazalba (1994). Kebijakan dan aturan yang harus diambil ialah pembatasan kegiatan di masjid, sehingga umat Islam tetap dapat berperan secara komunal untuk berkontribusi secara aktif menanggapi pandemi, terutama di tengah pemberlakuan PPKM, melalui masjid dengan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah ghairu maghdah yang merupakan fungsi sekunder masjid sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bermukim di sekitar masjid.

Penentuan penyelenggaraan fungsi sekunder masjid dapat didasarkan pada peran masjid, sebagaimana dinyatakan oleh Rifa’i dan Fakhruroji (2005) yang terdiri dari tiga peran, meliputi (1) ijtimaiyyah; (2) risalah; dan (3) khidmat. Yang pertama, peran ijtimaiyyah, yakni pembentukan dan pembinaan masyarakat Islam yang untuk sementara waktu tidak dapat direalisasikan melalui pelaksanaan ibadah shalat berjamaah, baik shalat fardhu sehari-hari maupun Shalat Jumat, dapat dipenuhi dengan tetap menjaga kesatuan, soliditas, dan solidaritas umat Islam yang bermukim di sekitar masjid  melalui pelibatan program masjid yang akan saya sebutkan setelah ini, dan membuka jalur komunikasi daring yang memungkinkan antar jamaah dapat tetap menjalin silaturahim, seperti whatsapp group bagi jamaah masjid, sehingga konektivitas jamaah tetap terhubung yang merupakan salah satu syarat pembentukan masyarakat.

Kedua, keberadaan masyarakat Islam yang berpusat pada masjid merupakan modal utama direalisasikannya peran risalah dan peran khidmat di tengah pemberlakuan PPKM Darurat. Peran risalah yang merupakan ikhtiar menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh masyarakat yang bermukim di sekitar masjid dapat direalisasikan dengan turut aktif menyosialisasikan penerapan protokol kesehatan dengan pendekatan ajaran Islam hingga meluruskan paham keagamaan yang tidak tepat karena justru kontra produktif terhadap penanganan pandemi, di antaranya tetap bersikeras menyelenggarakan shalat berjamaah di masjid tanpa protokol kesehatan, penolakan untuk divaksin, hingga persoalan yang menyinggung ranah aqidah seperti pandangan yang beranggapan bahwasanya umat Islam yang menerapkan protokol kesehatan menunjukkan sikap takut kepada virus dibandingkan kepada Allah. Peran ini terbilang mendesak untuk diemban masjid dengan memanfaatkan pengeras suara masjid, buletin masjid, dan pesan berantai resmi dari masjid, sehingga diharapkan dapat melindungi masyarakat awam dari kebingungan akibat derasnya beredar informasi menyimpang, konspiratif, dan sesat yang membingungkan.

Selanjutnya, peran khidmat masjid yang berdimensi sosial, ekonomi, dan kultural, dapat direalisasikan dengan turut serta meringankan masyarakat terdampak kebijakan PPKM Darurat maupun yang sedang menjalani isolasi mandiri melalui pemberian bantuan tunai, pangan, obat-obatan, dan pendampingan psikologis. Selain itu di tengah tingginya jumlah masyarakat yang terinfeksi Covid-19, sedangkan di sisi lain ketersediaan ruang di rumah sakit telah penuh, maka masjid permukiman dapat mengalihfungsikan untuk sementara waktu ruang shalat menjadi ruang isolasi bagi warga di sekitar masjid dengan kerjasama antara pengelola masjid, RT/RW maupun pemerintahan desa, tenaga kesehatan, dan perguruan tinggi. Masjid juga dapat membantu mengupayakan ketersediaan ambulan, akses rumah sakit, dan tabung oksigen bagi warga di sekitar masjid yang membutuhkan.

Masih dalam rangka merealisasikan peran khidmat, masjid bersama dengan perangkat RT/RW dapat melakukan pengawasan terhadap kondisi kesehatan masyarakat di sekitar lingkungan masjid, seperti menerima laporan, membantu warga untuk melakukan tes Covid-19, dan bersama pihak terkait berperan aktif dalam program vaksinasi dengan melakukan pendataan, informasi dan pendaftaran vaksin, hingga menyelenggarakan vaksinasi di ruang masjid. Dengan ini diharapkan pelaksanaan program vaksinasi dapat terus meningkat dari aspek kuantitas sekaligus menghindari terjadinya kerumunan akibat pendaftaran tanpa batasan domisili sebagaimana saya saksikan dan alami sendiri yang justru meningkatkan potensi penyebaran virus Covid-19 di area pendaftaran vaksinasi.

Demikian gugatan saya atas aturan penutupan masjid sepanjang pemberlakuan PPKM Darurat dikarenakan tidak selaras dengan fungsi masjid yang berlandaskan pada gagasan spasial masjid sebagai ruang suci. Sekaligus pula saya menyampaikan pembatasan dan pengetatan kegiatan masjid sebagai solusi yang menekankan pada kemampuan manajerial pihak pengelola masjid. Solusi ini bukan tidak memiliki kelemahan jika melihat kualitas sumber daya pengelola masjid yang bukan rahasia lagi masih terbilang rendah, terutama untuk masjid permukiman di wilayah pinggiran kota dan pedesaan. Oleh karenanya solusi ini pun tidak dapat diterapkan pada seluruh masjid dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesiapan pihak pengelola masjid.

Memang bisa saja umat Islam berperan aktif menangani pandemi dari ruang-ruang lain, seperti dari kantor kepengurusan organisasi maupun perguruan tinggi atau sekolah, tetapi jika tidak terintegrasi dengan masjid secara konseptual, spasial, maupun manajerial, hal ini justru akan menjadikan umat Islam berjarak dari masjid secara psikologis, sosiologis, dan kultural. Inilah yang seharusnya kita hindarkan agar keberadaan masjid di tengah kehidupan umat Islam, khususnya pada masa pemberlakuan PPKM tetap relevan dan tetap dibutuhkan dengan meneguhkan perannya sebagai benteng spiritual, fisik, dan mental bagi umat Islam.

Allahu a’lam bishawwab

Referensi:

Gazalba, Sidi. 1994. Mesjid: Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam. Jakarta: Pustaka Al-Husna.

Kuntowijoyo, 2017, Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia, Yogyakarta: Mata Bangsa.

Rifa’i, A. Bachrun dan Moch. Fakhruroji. 2005. Manajemen Masjid: Mengoptimalkan Fungsi Sosial-Ekonomi Masjid. Bandung: Benang Merah Press.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar