Minggu, 26 Desember 2021

Merumahkan Tunawisma

Suatu hari menjelang maghrib ketika kami berkeliling Kota Surakarta, di titik perhentian lampu lalu lintas, saya mengalihkan perhatian Esa untuk melihat ke salah satu sisi jalan di mana seorang pria tua mendorong gerobak ditemani seorang wanita tua dan dua orang perempuan berusia anak-anak di belakangnya. Di dalam gerobak yang didorong dengan sangat lamban terlihat tumpukan kardus dan beberapa buah bantal yang warnanya telah pudar. Saya berkesimpulan mereka adalah keluarga tunawisma yang hidup berpindah-pindah dengan gerobak beserta isinya sebagai satu-satunya harta benda yang dimiliki. Pada kesempatan yang lain menjelang jam 10 malam, dalam kegiatan yang sama berkeliling Kota Surakarta, saya kembali mengarahkan perhatian Esa untuk melihat ke salah satu bagian depan toko yang telah tutup di mana beberapa tunawisma tengah mempersiapkan alas tidur dari kardus dan beberapa tas dari karung goni yang disusun di samping tempat pembaringan sebagai penanda teritori untuk memberikan rasa privasi secara psikologis.

Tunawisma menjadi fenomena yang marak hadir di kota-kota modern, termasuk pula di Indonesia. Di Jakarta saja yang merupakan kota termaju di Indonesia, menurut data BPS tahun 2020 terdapat 2.169 orang yang digolongkan sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan sejumlah 1.003 orang berstatus sebagai gelandangan. Angka yang tidak dapat dikatakan sedikit. Tentu sangat mengherankan, kota modern yang bernafaskan industrialisasi untuk memompa denyut kehidupan serba ekonomi, justru menyebabkan sekalangan warga kota tidak memiliki ruang hunian, sehingga terpaksa hidup berpindah-pindah bagaikan masyarakat nomaden yang identik dengan kehidupan jauh sebelum modern. Perjalanan kalangan ini baru berhenti ketika malam telah datang untuk tidur di mana pun ruang tersedia asalkan bernaung atap dan aman dari pantauan aparat berwenang. Maka pada malam hari, halte, jalur pedestrian, dan teras pertokoan yang telah tutup, jamak beralih fungsi menjadi ruang tidur bagi kalangan tunawisma sampai terbangun keesokan pagi sebab lapar, diusir pemilik toko, atau didatangi pamong praja. Fenomena demikian menunjukkan tingkat perkembangan fisik kota modern yang dengan gamblang terlihat dari kualitas dan kuantitas arsitekturnya yang mengagumkan, serta penggunaan teknologi tinggi dalam kehidupan keseharian, tidaklah sejalan dengan pemerataan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warganya.

Dari perspektif ilmu ekonomi, pembangunan yang berasaskan paham Kapitalisme dengan mekanisme pembangunan trickle down effect, sebagaimana mulai diterapkan di Indonesia pada masa Orde Baru, telah terbukti gagal. Roda perekonomian kota semakin meningkat, tetapi jurang kesenjangan semakin lebar yang salah satu indikatornya adalah munculnya masalah tunawisma. Memperkaya kalangan pemodal dengan harapan sebagian keuntungan yang diperoleh dari kegiatan perekonomian kota dapat menetes ke bawah dalam bentuk perluasan lapangan kerja hanyalah pepesan kosong. Pemodal semakin kaya, kelas menengah semakin gemuk, tetapi kelas bawah hampir-hampir tidak mendapatkan bagian kue ekonomi, bahkan sekedar remah-remah. Dalam kondisi ketimpangan yang hampir tidak teratasi, kebijakan pemerintah untuk mewujudkan negara kesejahteraan (welfare state) menjadi satu-satunya harapan bagi keberlangsungan hidup kalangan lemah, di antaranya tunawisma. Konon secara teoritik maupun empirik inilah satu-satunya cara menundukkan Kapitalisme yang seringkali disebut dengan nada cemooh sebagai Sosialisme merangkak.