Minggu, 26 Desember 2021

Merumahkan Tunawisma

Suatu hari menjelang maghrib ketika kami berkeliling Kota Surakarta, di titik perhentian lampu lalu lintas, saya mengalihkan perhatian Esa untuk melihat ke salah satu sisi jalan di mana seorang pria tua mendorong gerobak ditemani seorang wanita tua dan dua orang perempuan berusia anak-anak di belakangnya. Di dalam gerobak yang didorong dengan sangat lamban terlihat tumpukan kardus dan beberapa buah bantal yang warnanya telah pudar. Saya berkesimpulan mereka adalah keluarga tunawisma yang hidup berpindah-pindah dengan gerobak beserta isinya sebagai satu-satunya harta benda yang dimiliki. Pada kesempatan yang lain menjelang jam 10 malam, dalam kegiatan yang sama berkeliling Kota Surakarta, saya kembali mengarahkan perhatian Esa untuk melihat ke salah satu bagian depan toko yang telah tutup di mana beberapa tunawisma tengah mempersiapkan alas tidur dari kardus dan beberapa tas dari karung goni yang disusun di samping tempat pembaringan sebagai penanda teritori untuk memberikan rasa privasi secara psikologis.

Tunawisma menjadi fenomena yang marak hadir di kota-kota modern, termasuk pula di Indonesia. Di Jakarta saja yang merupakan kota termaju di Indonesia, menurut data BPS tahun 2020 terdapat 2.169 orang yang digolongkan sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan sejumlah 1.003 orang berstatus sebagai gelandangan. Angka yang tidak dapat dikatakan sedikit. Tentu sangat mengherankan, kota modern yang bernafaskan industrialisasi untuk memompa denyut kehidupan serba ekonomi, justru menyebabkan sekalangan warga kota tidak memiliki ruang hunian, sehingga terpaksa hidup berpindah-pindah bagaikan masyarakat nomaden yang identik dengan kehidupan jauh sebelum modern. Perjalanan kalangan ini baru berhenti ketika malam telah datang untuk tidur di mana pun ruang tersedia asalkan bernaung atap dan aman dari pantauan aparat berwenang. Maka pada malam hari, halte, jalur pedestrian, dan teras pertokoan yang telah tutup, jamak beralih fungsi menjadi ruang tidur bagi kalangan tunawisma sampai terbangun keesokan pagi sebab lapar, diusir pemilik toko, atau didatangi pamong praja. Fenomena demikian menunjukkan tingkat perkembangan fisik kota modern yang dengan gamblang terlihat dari kualitas dan kuantitas arsitekturnya yang mengagumkan, serta penggunaan teknologi tinggi dalam kehidupan keseharian, tidaklah sejalan dengan pemerataan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warganya.

Dari perspektif ilmu ekonomi, pembangunan yang berasaskan paham Kapitalisme dengan mekanisme pembangunan trickle down effect, sebagaimana mulai diterapkan di Indonesia pada masa Orde Baru, telah terbukti gagal. Roda perekonomian kota semakin meningkat, tetapi jurang kesenjangan semakin lebar yang salah satu indikatornya adalah munculnya masalah tunawisma. Memperkaya kalangan pemodal dengan harapan sebagian keuntungan yang diperoleh dari kegiatan perekonomian kota dapat menetes ke bawah dalam bentuk perluasan lapangan kerja hanyalah pepesan kosong. Pemodal semakin kaya, kelas menengah semakin gemuk, tetapi kelas bawah hampir-hampir tidak mendapatkan bagian kue ekonomi, bahkan sekedar remah-remah. Dalam kondisi ketimpangan yang hampir tidak teratasi, kebijakan pemerintah untuk mewujudkan negara kesejahteraan (welfare state) menjadi satu-satunya harapan bagi keberlangsungan hidup kalangan lemah, di antaranya tunawisma. Konon secara teoritik maupun empirik inilah satu-satunya cara menundukkan Kapitalisme yang seringkali disebut dengan nada cemooh sebagai Sosialisme merangkak.

Gambar: Keberadaan kalangan tunawisma di Jakarta sebagai salah satu kota modern di Indonesia sekaligus merupakan ibukota Indonesia.

Alih-alih memenuhi perannya dengan mengambil posisi yang berpihak kepada kalangan lemah, pemerintah justru bersekongkol bersama kalangan pemodal atas nama pembangunan, sebagaimana dinyatakan tanpa tedeng aling-aling oleh Anthony Giddens (2004) dalam analisisnya untuk menemukenali konsekuensi modernitas. Maka kalangan tunawisma otomatis tidak lagi memiliki perlindungan ekonomi-sosial-politik, yang menjadikan satu-satunya posisi yang memungkinkan hanya menyandarkan hidup kepada Tuhan semesta alam yang telah mengutus Nabi dan Rasul untuk berpihak dan memperjuangkan keadilan bagi kalangan lemah. Melihat fenomena ini secara sempit, melalui tulisan ini saya hendak menawarkan solusi mengatasi masalah tunawisma dari perspektif paradigma Arsitektur Profetik yang mengusung dua agenda, yakni (1) emansipasi; dan (2) transformasi (Kuntowijoyo: 2001, 2017). Sebelum itu, terlebih dahulu pada bagian pertama saya akan menyampaikan secara singkat sejarah hidup Rasulullah Shallallahu Wasallam sebagai sumber inspirasi dan teladan untuk menghadapi persoalan tunawisma pada hari ini sebagai ciri khas Arsitektur Profetik yang mengakui dan menempatkan Wahyu dan Sunnah sebagai sumber kebenaran yang bernilai mutlak dan sumber ilmu tertinggi.

Merumahkan Para Sahabat

Begitu tiba di tanah Hijrah, ketika itu masih bernama Yatsrib, tanpa menunggu waktu lama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengambil kebijakan mempersaudarakan antara komunitas Muslim Muhajirin dengan komunitas Muslim Anshar, dikarenakan tidak sedikit para Sahabat yang turut berhijrah memenuhi perintah Rasul dengan terpaksa meninggalkan sanak keluarga dan harta benda demi terjaganya jiwa dan agama. Dengan mempersaudarakan kedua kalangan umat Islam, para Sahabat dari kalangan Muhajirin dalam seketika memiliki keluarga baru sebagai perlindungan sosial yang dibutuhkan oleh setiap diri manusia untuk melangsungkan hidup dan membina kehidupan. Ikatan kekeluargaan yang dilandasi keimanan ditindaklanjuti oleh kalangan Muslim Anshar dengan menikahkan para Muslim Muhajirin dengan saudaranya, berbagi tempat tinggal, hingga memberikan sebagian harta sebagai modal berdagang di pasar.

Melihat para Sahabat yang turut berhijrah telah terpenuhi kebutuhan hidupnya secara mendasar, meliputi sandang, pangan, dan papan, sebagai hasil sokongan dari kalangan Muslim Anshar, barulah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan masjid kedua setelah masjid di Quba yang di kemudian hari disebut Masjid Nabi, bersamaan dengan mendirikan bilik rumah Nabi yang lokasinya tepat bersebelahan dengan masjid. Dari kronik sejarah tersebut Rasul hendak mengajarkan kepada umat Islam perihal prioritas dan tahapan pembangunan, yakni dimulai dari lingkup keluarga yang secara spasial merujuk pada rumah tinggal. Setelah terpenuhinya kebutuhan skala keluarga, tahap selanjutnya ialah pemenuhan kebutuhan masyarakat merujuk pada ruang masjid. Mengkaitkannya dengan pandangan Sidi Gazalba (1994) yang menyatakan masjid sebagai pusat komunitas umat Islam, yang bermakna sebagai pusat bagi sekumpulan keluarga Muslim, maka pembentukan masyarakat Islam dimulai dari lingkup keluarga. Tanpa kumpulan keluarga, tidak akan terwujud masyarakat Islam yang lahir, tumbuh, dan berpusat di masjid, dan tanpa institusi keluarga yang kuat maka tidak akan terwujud kesatuan jama’ah umat Islam dengan solidaritas dan soliditas yang kokoh. Demikianlah mengapa Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memulai pembangunan dengan memastikan para Sahabat memiliki keluarga sebelum membentuk masyarakat Islam pertama dan yang terbaik sepanjang sejarah Peradaban Islam.

Seiring waktu, dakwah Islam membuahkan hasil yang melimpah ditandai semakin banyak manusia dari berbagai kabilah dan wilayah menerima kebenaran dengan memeluk Islam, kemudian menyusul Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bermukim dan berkehidupan di Madinah. Mendapati realitas demikian yang kondisinya tidak jauh berbeda dengan kalangan Muslim Muhajirin, Rasul memberikan teladan dengan memfungsikan bagian belakang ruang masjid sebagai tempat bermukim sementara bagi para Sahabat yang tidak memiliki hunian, yang dikenal dengan istilah Shuffah dan penghuninya dijuluki Ashabul Shuffah, di antaranya ialah Abu Hurairah dan Ibnu Abbas. Sehari-hari para Sahabat yang tidak memiliki kecukupan ekonomi tidur, makan, dan mendapatkan pengajaran dari Rasul di masjid, sampai memiliki kemampuan untuk memiliki tanah dan mendirikan hunian.

Dari teladan dan kebijakan Rasul dalam merumahkan para Sahabat pada masa awal setelah Hijrah dapat ditarik dua prinsip, yakni (1) persaudaraan yang direalisasikan dengan berbagi ruang hunian; dan (2) pemanfaatan ruang komunitas dan publik untuk pemenuhan kebutuhan hunian anggota masyarakat. Dua prinsip tersebut menjadi landasan bagi paradigma Arsitektur Profetik untuk menanggapi masalah tunawisma di lingkungan kota modern yang akan saya ulas pada bagian kedua tulisan ini.

Kota Tanpa Tuna Wisma

Teladan pertama, persaudaraan yang direalisasikan dengan berbagi ruang hunian dapat diterjemahkan melalui properti Syariah yang menjual unit hunian untuk kalangan atas serta menengah, dengan sebagian keuntungan penjualan atau dimasukkan sebagai bagian dari harga jual unit hunian digunakan untuk pembangunan unit hunian berstatus wakaf yang diperuntukkan bagi kalangan tunawisma. Kedua area unit hunian tersebut, yakni unit hunian yang berstatus hak milik bagi para pembeli dan unit hunian yang berstatus wakaf bagi tunawisma, berdasarkan prinsip persaudaraan tidaklah boleh terpisah karena justru akan menyebabkan terjadinya segregasi sosial dan spasial yang berpotensi menyebabkan terjadinya konflik dan ketimpangan kualitas lingkungan kehidupan.

Lebih jauh lagi, prinsip dan semangat persaudaraan antar sesama Muslim dapat direalisasikan dengan tidak sebatas penyediaan unit hunian wakaf bagi kalangan tunawisma, tetapi juga pihak pengembang dapat mengarahkan, bahkan mensyaratkan pembeli unit hunian dari kalangan atas untuk melibatkan keluarga tunawisma yang telah dirumahkan dalam kegiatan perekonomian, seperti menjadi sopir, asisten rumah tangga, petugas kebersihan, dan lain sebagainya. Sehingga secara perlahan keluarga tunawisma dapat mandiri memenuhi kebutuhan hidupnya, sebagaimana dahulu para Sahabat yang turut berhijrah dapat hidup mandiri setelah disokong dan mendapatkan bantuan dari saudara Muslim dari kalangan Anshar. Demikianlah, pihak pengembang dari pembeli diibaratkan layaknya kalangan Anshar yang memberi bantuan dan sokongan kepada sesama saudara Muslim yang mengalami ketertindasan dalam kehidupan kota modern.

Teladan kedua, pemanfaatan ruang komunitas dan publik untuk merumahkan kalangan tuna wisma dapat direalisasikan melalui dua cara. Pertama, revitalisasi ruang Shuffah di masjid. Ruang di bagian belakang Masjid Nabawi yang pada masa awalnya diperuntukkan untuk tempat bermukim sementara bagi para Sahabat yang turut berhijrah dan tidak memiliki kecukupan ekonomi untuk memiliki hunian, pada masa kini dapat kembali difungsikan dengan memperuntukkan ruang serambi masjid, terutama masjid jami’, sebagai tempat bermalam bagi kalangan tunawisma. Untuk kenyamanan bermalam tunawisma, dengan bekerjasama dengan Baitul Maal dapat disediakan kebutuhan makan dan minum, karpet, selimut, pemeriksaan kesehatan, serta kebutuhan lain yang diperlukan. Bagian dinding serambi masjid juga dapat dilengkapi dengan dinding knock-down yang sewaktu-waktu dapat dipasang jika cuaca sedang hujan deras, angin bertiup kencang, dan saat suhu sangat dingin untuk memberikan perlindungan kepada kalangan tunawisma yang bermalam di masjid.

Pada tahap selanjutnya program ini dapat diperluas dengan setiap masjid jami’ memiliki tunawisma binaan yang secara tetap bermukim di suatu masjid untuk diberikan pendidikan, pelatihan, serta pendampingan hingga terintegrasi ke dalam jama’ah umat Islam yang berpusat di masjid dan sampai dapat hidup secara mandiri. Dari aspek spasial, Shuffah dapat direkontekstualisasi dalam bentuk bangunan terpisah dari bangunan utama masjid yang diperuntukkan untuk tempat bermukim sementara bagi kalangan tunawisma binaan masjid dengan kapasitas sesuai sebaran jumlah tunawisma di suatu wilayah serta ketersediaan SDM masjid dan kemampuan finansial Baitul Maal.

Kedua, ruang-ruang publik yang tidak digunakan pada malam hari, dapat digunakan untuk tempat bermalam bagi kalangan tunawisma. Sebut saja di antaranya adalah halte, aula sekolah dan kantor pemerintahan, hingga gedung parkir pusat perbelanjaan dan hotel. Saya memberi dua catatan untuk poin kedua ini, yakni (1) harus diawali dan didorong dengan peraturan pemerintah setempat, serta dalam pelaksanaannya melibatkan dinas dan aparat yang berwenang, sehingga realisasinya lebih rumit, kompleks, dan membutuhkan waktu panjang dibandingkan poin pertama; dan (2) untuk ruang terbuka seperti halte, harus didesain dengan mempertimbangkan kenyamanan bermalam bagi tunawisma. Terkait hal tersebut, saya pernah memberi penugasan kepada mahasiswa semester 1 angkatan 2020 pada mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 1 untuk merancang halte yang sekaligus dapat difungsikan sebagai tempat bermalam bagi kalangan tunawisma. Di bawah ini beberapa hasil terbaik dari karya mahasiswa dengan dudukan halte yang dapat digunakan tunawisma dalam posisi tidur pada malam hari serta terlindungi dari udara luar.


Dua teladan sebagai solusi yang ditawarkan Arsitektur Profetik untuk mengatasi masalah tuna wisma dalam kehidupan kota modern, merujuk kepada Kuntowijoyo (2017), bukanlah mustahil untuk direalisasikan karena umat Islam memiliki perguruan tinggi sebagai modal intelektual dan sumber daya manusia, organisasi Islam sebagai modal sosial, dan Baitul Maal sebagai modal finansial. Jika tiga modal tersebut dapat bersinergi, maka umat Islam dengan institusi internalnya, meliputi masjid dan pendidikan, akan dapat berkontribusi positif dalam menciptakan kehidupan kota modern yang humanis, membebaskan warganya dari segala struktur yang merusak, serta menguatkan spiritualitas karena yang disebutkan terakhir merupakan landasan, motif, sekaligus tujuan dari merumahkan tunawisma dan menjadikannya mandiri sebagai bagian dari masyarakat Islam.

Agar solusi di atas memiliki dampak yang kuat dan luas, maka kerjasama antar umat beragama dengan pihak pemerintah adalah keniscayaan untuk dilakukan dengan strategi objektivikasi. Masing-masing umat beragama dapat mendayagunakan institusi internalnya untuk merumahkan kalangan tunawisma seagama dan mencukupi kebutuhan hidupnya, sementara pemerintah dengan bantuan, pengawasan, dan dorongan dari umat beragama sebagai eksponen civil society dapat memutuskan kebijakan serta menentukan desain tata kota yang berpihak kepada kalangan lemah dalam kehidupan urban. Dengan begitu diharapkan fenomena kehadiran tunawisma dalam lingkungan kota dapat diatasi dan diputus secara struktural, sehingga akan terwujud ruang kehidupan yang berkeadilan bagi seluruh warga kota.

Bayangan sebuah kota tanpa tunawisma bukanlah igauan. Kelak akan terwujud jika kita berkomitmen untuk mengambil sikap yang memihak kalangan lemah sebagai realisasi agenda emansipasi sembari melakukan perubahan konstruktif sebagai perwujudan agenda transformasi. Inilah tugas dari Tuhan teruntuk orang beriman!

Allahu a’lam bishawab

Ditulis di Yogyakarta.
Jumadil Awal 1443 H/Desember 2021

Daftar Rujukan:

Gazalba, Sidi. 1994. Mesjid: Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam. Jakarta: Pustaka Al-Husna.
Giddens. Anthony, 2004, Konsekuensi-konsekuensi Modernitas, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
Kuntowijoyo, 2001, Muslim Tanpa Masjid, Bandung: Penerbit Mizan.
Kuntowijoyo, 2017, Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi, Yogyakarta: Tiara Wacana

Tidak ada komentar:

Posting Komentar